

Sampai tahun 1192 sejarah kekaisaran jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut pengaruh dan saling menjatuhkan, di antaranya ialah : keluarga Mononobe, Soga, Fujiwara, Taira dan keluarga Minamoto. Di antara keluarga itu pada mulanya yang besar pengaruhnya ialah keluarga Fujiwara.
Dengan tampilnya Yoritomo Minamoto, maka muncullah pemerintahan Shogunate di Jepang, sebab secara resmi pada tahun 1192 Yoritomo menangkat diri sebagai “Sei-i-tai Shogun” yang berarti “Jenderallisimo penakluk suku liar Timur” (Nio Yoe Lan, 1962, hal. 56). Dengan demikian muncullah “duel government” di Jepang, yakni :
1) Pemerintahan sipil, yang berkedudukan di Kyoto di bawah pimpinan Kaisar.
2) Pemerintahan Militer, yang berkedudukan di Kamamura dengan Sogun sebagai Kepala Pemerintahan.
Jepang di bawah pemerintahan keluarga Ashikaga memasuki masa kegelapan dan baru berakhir dengan tamplnya 3 pimpinan militer Jepang yakni : Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi dan Iyeyashu tokugawa. Iyeyashu tokugawa-lah yang mengorganisir kembali pemerintahan Shogunate. Ia mengangkat dirinya sebagai Shogun pada tahun 1603, sehingga dialah merupakan pucuk pimpinan dari semua kaum feodal militer. Sedangkan sikapnya terhadap kaisar sama seperti masa Yoritomo, di mana kaisar tidak diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pemerintahan.
Masa Meiji Restorasi – Perang Dunia II
Masa pemerintahan keluarga Tokugawa yang dikenal dengan pemerintahan tangan besi dan bersfiat feodal melakukan politik isolasi dan akhirnya berhasil dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya Perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Pada tanggal 8 Nopember 1867 Shogun (Shogun Yoshinabu: Shogun terakhir) meletakkan jabatan dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada kaisar. Delapan bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal (3 Peburari 1867) kemudian digantikan oleh Kaisar Meiji, dengan demikian berakhirlah pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad lamanya.
Secara resmi Mutsuhito (Kaisar Meiji) memegang pemerintahan dari 25 Januari 1868 sampai dengan 30 Juli 1912. Meiji tenno memindahkan pusat pemerintahannya dari Kyoto ke Edo yang kemudian namanya diubah menjadi Tokyo yang berarti “ibu kota di timur”. Selanjutnya, ejak 1868 di mulailah pembangunan Jepang yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji (Sayidiman Suryohadiprojo, 1992, hal 56). Dengan demikian inti restorasi Meiji adalah pemulihan kekuasaan politik dari keluarga Tokugawa kepada Kaisar (Tenno) dan modernisasi (Suara Pembaharuan, 26 Juli 1989)
Pada masa Meiji ini kita dapat melihat dengan jelas mengenai kedudukan dan fungsi kaisar. Dalam konstitusi ternyata bahwa :
Masa pemerintahan Showa (kaisar Hirohito) inilah yang menyeret Jepang ke dalam Perang Dunia II. Sebab Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang diilhami oleh ajaran Shinto tentang Hakko Ichi-u (dunia sebagai satu keluarga – di bawah pimpinan Jepang). Memang dalam konstitusi kekaisaran Jepang Raya yang diundangkan pada tanggal 11 Pebruari 1889, yang berlaku sampai perang Dunia II, antara lain menyebutkan bahwa Dai Nippon Teikkoku (Negara Kekaisaran Jepang Raya) dikuasai oleh Kaisar (I Ketut Suradjaja, 1984, hal. 153). Dalam konstitusi juga disebutkan bahwa kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat. Perjanjian – perjanjian (I Ketut Suradjaja, 1984, hal. 154). Oleh karena itu tidak heran kalau Kaisar Hirohito pada tanggal 8 Desember 1941 menyatakan pernag kepada Amerika Serikat dan Inggris setelah tanggal 7 Desember menghancurkan Pearl Harbour. Dengan demikian sejak Meiji tenno hingga perang Dunia II, pemerintahan berada di tangan kaisar.
Perang Dunia II telah membawa kehancuran Jepang dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Selanjutnya pada tanggal 2 September 1945 Piagam penyerahan Jepang dengan resmi ditandatangani oleh wakil pemerintah Jepang dan Sekutu (Jenderal Douglas Mac. Arthur sebagai pimpinan Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP). Sejak inilah secara resm juga dimulailah masa pendudukan Jepang oleh Sekutu. (Dasuki, II, tanpa tahun, hal. 63;lihat juga : Nio Yoe Lan, 1962, hal. 287)
Masa Sesudah Perang Dunia II – Sekarang
Berdasarkan Konstitusi baru yang diumumkan secara resmi pada tanggal 3 Nopember 1946 dan mulai berlaku tanggal 3 Mei 1947 dinyatakan bahwa Kaisar bagi masyarakat Jepang adalah Lambang Negara dan Kesatuan rakyat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Menurut Konstitusi baru tugas Kaisar ialah :
1) Melantik Perdana Menteri yang telah ditunjuk (dipilih) oleh diet (Parlemen Jepang).
2) Melantik Ketua Mahkamah Agung
3) Mengumumkan Undang-Undang dan perjanjian-perjanjian yang dibuat degan negara lain.
4) Memanggil Diet untuk bersidang dan menganugerahkan penghargaan atas saran dan persetujuan Kabiner (Suara Karya, 25 April 1981; Lihat juga : Harian Angkatan Bersenjata, 11 November 1982).
Kaisar Hirohito meninggal pada tanggal 7 Januari 1989, kemudian digantikan olehputera mahkotanya sebagai kaisar baru yakni Akihito. Dengan demikian terjadi pergantian era, yakni dari era showamenjadi era heisei yang berarti era perdamaian (Sinar Pagi, 15 Januari 1989; lihat juga : Jawa Pos, 24 Pebruari 1989).
Oleh karena itu tidak heran, apabila 3 jam setelah kaisar Hirohito meninggal, maka diadakan acara “kenjito shokei Nogi” yakni “upacara penyerahan tahta suci pada Kaisar baru Akihito, tanggal 7 Januari 1989. Sebab tiga (3) harta suci itu harus diserahkan kepada penggantinya tanpa adanya waktu putus.
Dengan demikian sejak 7 Januari 1989, Jepang memasuki masa pemerintahan kaisar Akihito dengan nama era Heisei. Namun pelantikan Kaisar Akihito sebagai kaisar Jepang ke-125 baru dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1990. Dalam acara penobatan kaisar Akihito, hadir 37 Presiden, 11 Perdana Menteri dan 20 Raja dari seluruh dunia. Dari Indonesia hadir Presiden dan ibu negara Tien Soeharto, dan Menlu Ali Alatas.